SMK NEGERI 2 SEMARANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

PROGRAM DIPLOMA 1 (D-1)

PENDIDIKAN VOKASI BERKELANJUTAN (PVB)

POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

BATCH 1 - JULI 2011

SMK NEGERI 2 SEMARANG sebagai subkampus Politeknik Negeri Semarang (POLINES) menerima pendaftaran mahasiswa baru Program Diploma 1 (D-1)

Program D-1

1. Perbankan Syariah
2. Pemasaran
3. Bahasa Inggris

Tempat Pendaftaran

Pendaftaran dibuka di kampus utama POLINES dan di SMK Negeri 2 Semarang. Calon mahasiswa dapat mendaftar di tempat yang lebih dekat dari tempat kediaman.

Jadwal Penerimaan

Pendaftaran                      : 9 Mei s.d. 3 Juni 2011

Tes tertulis *)                   : 4 Juni 2011

Pengumuman Hasil Tes **) : 10 Juni 2011

Daftar Ulang *)                  : 13 s.d. 17 Juni 2011

*)   Dilaksanakan di SMK Negeri 2 semarang

**) Diinformasikan melalui website www.polines.ac.id

Syarat Pendaftaran

• Pendaftar adalah Lulusan SMK/SMA/MA/sederajat
• Membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui :

Bank Mandiri atas nama Politeknik Negeri Semarang Nomor Rekening : 135.000.741.8336

Catatan :

Uang pendaftaran juga dapat dibayarkan melalui panitia pendaftaran di SMK Negeri 2 Semarang

• Pendaftar datang sendiri ke lokasi pendaftaran dan mengisi formulir pendaftaran yang dilampiri :

- ASLI bukti pembayaran pendaftaran

- Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir Kepala Sekolah

- Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Kartu Pelajar) yang masih berlaku

- Pas Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar

Seluruh berkas pendaftaran dimasukkan ke dalam stopmap warna MERAH

• Pendaftar dapat memilih Program Pendidikan yang tersedia.

SEMARANG- Ujian teori kejuruan bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), mulai tahun ini akan dilakukan terpisah dengan pelaksanaan ujian nasional (UN). Pada pelaksanaan tahun sebelumnya, mata pelajaran ini digabung dengan jadwal UN, sehingga dikeluhkan siswa dan guru.

Selengkapnya >>>

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh telah meneken Permendiknas Nomor 45/2011 tentang Kriteria Kelulusan dan Permendiknas Nomor 46/2011 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP dan SMA.

Selengkapnya >>

Formula nilai akhir penentu kelulusan siswa sekolah menengah pertama (SMP) dan sederajat, serta sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat, ditetapkan dengan menggabungkan nilai mata pelajaran ujian nasional (UN) dengan nilai sekolah. Nilai akhir adalah pembobotan 60 persen nilai UN ditambah 40 persen nilai sekolah. Formula ini akan digunakan pada UN Tahun Pelajaran 2010/2011. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh menyampaikan hal tersebut pada jumpa pers akhir tahun di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Jakarta, Kamis (30/12).

Selengkapnya >>

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) menggelar rapat kerja (Raker) dengan Komisi X DPR RI, dengan agenda "Formulasi dan Pelaksanaan UN 2011". "Semangat perbaikan UN 2010/2011 adalah untuk lebih menghargai proses belajar mengajar yang dilalui siswa," kata Menteri Pendidikan Nasional Mohamad Nuh dalam rapat.

Mendiknas menjelaskan, formula baru yang akan dilaksanakan adalah menggabungkan nilai UN dengan nilai sekolah (NS). Nilai sekolah adalah gabungan nilai ujian sekolah ditambah nilai rapor semester 1 - 4. Selain itu, nilai gabungan antara nilai sekolah dengan UN ditetapkan minimal 5,5. Nilai sekolah dan UN mempunyai bobot masing-masing yang akan ditentukan oleh pemerintah. Bobotnya akan ditentukan, namun bobot nilai sekolah akan lebih kecil dari bobot UN.

Selengkapnya >>

Suara Merdeka, 8 Januari 2011. Pemerintah perlu meresapi muatan kurikulum supaya mekanisme penentuan kelulusan siswa dapat dirancang sejalan dengan agenda pendidikan nasional.

Pandangan tersebut disampaikan pakar pendidikan dari IKIP PGRI Semarang, Dr Suwandi MPd, mengkritisi perubahan mekanisme kelulusan yang disiapkan pemerintah, Sabtu (8/1).

"Kurikulum yang diterapkan saat ini lebih banyak mengedepankan bagaimana kemampuan siswa dalam menerapkan ilmu daripada kemampuan dalam memahami teori. Bila kurikulum berjalan demikian, seharusnya peran guru dan sekolah diberikan porsi lebih besar dalam penentuan kelulusan. Kenapa demikian? Sebab guru dan sekolahlah yang tahu persis kemampuan siswa," tuturnya.

Bila melihat mekanisme penentuan kelulusan yang disiapkan pemerintah, lanjut Suwandi, mekanisme tersebut dinilainya belum sepenuhnya meresapi keberadaan kurikulum. Pasalnya, mekanisme yang disiapkan masih mengedepankan Ujian Nasional (UN) sebagai penentu kelulusan, sehingga peran guru dan sekolah sebagai pihak yang paham persis kemampuan siswa kurang begitu diperhatikan.

"Dengan porsi 60% Ujian Nasional dan 40% Ujian Akhir Sekolah, peran guru dan sekolah masih belum optimal dalam menentukan kelulusan siswa. Bila ingin merancang sistem kelulusan yang searah dengan pengembangan kurikulum, harusnya pemerintah memberikan porsi lebih besar lagi pada guru dan sekolah, atau minimum memberikan porsi seimbang 50:50," tandasnya.